PagipagiNews.com|JAKARTA -| Kepercayaan masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa jaminan keamanan dan perlindungan pengguna, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI), berisiko kehilangan dukungan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid bersama Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo dalam diskusi panel pada pembukaan Bali Tech Week (BTW) 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Keduanya menekankan bahwa transformasi digital tidak cukup diukur dari kecepatan adopsi teknologi, luasnya konektivitas, atau besarnya jumlah pengguna internet. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan industri membangun ruang digital yang aman, tepercaya, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” ujar Meutya.
Menurut dia, kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak di internet dan keresahan masyarakat terhadap perkembangan AI menjadi sinyal bahwa penguatan perlindungan digital harus berjalan beriringan dengan inovasi.
Pemerintah dan industri, kata Meutya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan teknologi berkembang secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan keselamatan pengguna.
PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak
Salah satu langkah Indonesia membangun kepercayaan digital adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko, termasuk penundaan akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.
Meutya menegaskan, kebijakan ini bukan bertujuan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan mendorong terciptanya lingkungan digital yang lebih aman. Penyelenggara platform juga didorong memperbaiki desain produk, fitur, dan tata kelola untuk mengurangi risiko terhadap pengguna anak.
“Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” kata Meutya.
Ia menilai perlindungan digital tidak cukup dilakukan melalui pembatasan akses. Perbaikan sistem dan desain platform juga diperlukan agar tanggung jawab terhadap keselamatan pengguna menjadi bagian dari pengembangan teknologi.
Mengingat banyak platform digital beroperasi lintas negara, Meutya turut menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk memperkuat standar perlindungan dan akuntabilitas industri.
Indonesia Siapkan Regulasi dan Peta Jalan AI
Selain perlindungan anak, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden mengenai etika kecerdasan artifisial dan peta jalan AI nasional.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem AI yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku industri.
Meutya menyebut tingginya adopsi AI di Indonesia sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, peluang itu perlu diimbangi dengan tata kelola yang mampu mengantisipasi risiko tanpa menghambat perkembangan teknologi.
Penyusunan kerangka etika AI juga diarahkan untuk memperkuat prinsip perlindungan data pribadi, transparansi, pencegahan diskriminasi, dan kendali manusia dalam pemanfaatan teknologi.
Sementara itu, peta jalan AI nasional dipersiapkan untuk mendorong penerapan teknologi pada sektor prioritas, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi.
Dengan demikian, pemanfaatan AI diharapkan tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak bagi perekonomian.
Singapura Tekankan Tata Kelola Adaptif
Sejalan dengan pandangan Meutya, Josephine Teo menilai kepercayaan merupakan prasyarat bagi pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan.
“Kepercayaan adalah segalanya. Untuk teknologi yang diandalkan dalam aspek-aspek terpenting kehidupan kita, tanpa unsur kepercayaan yang kuat, pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan berkelanjutan,” ujar Josephine.
Ia menjelaskan, pendekatan Singapura terhadap tata kelola AI dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan risiko. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan secara spesifik, menguji efektivitas pedoman yang tersedia, serta menentukan kebutuhan regulasi baru berdasarkan kondisi yang berkembang.
Menurut Josephine, risiko AI dapat muncul dengan cepat dan tidak selalu sesuai dengan perkiraan awal. Karena itu, kebijakan perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif.
Bagi Indonesia dan Singapura, penguatan kepercayaan digital menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
Melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga (T3), Indonesia berupaya memastikan pemerataan konektivitas berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
Pada akhirnya, masa depan digital bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa cepat teknologi berkembang, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah dan industri memastikan masyarakat merasa aman, percaya, dan memperoleh manfaat dari kemajuan tersebut.[**]
