PagipagiNews.com|JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan dengan menghapus konten atau memblokir situs.
Pemerintah kini memperluas strategi dengan memutus rantai ekosistem perjudian, mulai dari paparan konten, akses pengguna, transaksi, hingga aliran dana yang membuat praktik tersebut terus berlangsung.
“Tidak cukup hanya memutus akses atau menurunkan kontennya. Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari konten dan platform sampai transaksi dan aliran dana yang menghidupkan ekosistem perjudian,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).
Menurut dia, pemutusan akses terhadap konten tetap menjadi bagian penting. Namun, langkah tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana.
Pasalnya, perubahan modus operandi pelaku membuat aktivitas judi online dapat dengan cepat berpindah dari satu situs atau platform ke kanal lainnya.
Jutaan konten ditindak
Skala penanganan judi online terlihat dari jumlah konten yang telah ditindak pemerintah.
Sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025, sebanyak 2.087.109 konten perjudian ditangani pemerintah.
Sebanyak 1.809.358 konten di antaranya berasal dari situs dan alamat IP. Sisanya tersebar di berbagai layanan digital, antara lain 122.366 konten melalui layanan berbagi berkas, 92.322 konten pada platform Meta, 43.475 konten melalui Google dan YouTube, 16.526 konten pada X, 1.882 konten melalui Telegram, dan 1.166 konten melalui TikTok.
Data tersebut menunjukkan aktivitas perjudian tidak terkonsentrasi pada satu layanan digital. Pelaku memanfaatkan berbagai kanal untuk menyebarkan promosi, mengarahkan pengguna, hingga menjalankan transaksi.
Penanganan juga berlanjut sepanjang 2026.
Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026, Komdigi mencatat telah menangani 5,15 juta konten negatif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,03 juta konten merupakan perjudian.
Meski demikian, Meutya mengingatkan jumlah konten yang dihapus tidak bisa menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pemberantasan judi online.
“Tujuan akhirnya adalah mengurangi paparan, mempersempit akses, menekan transaksi, dan mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Jadi yang kita putus bukan hanya kontennya, tetapi rantai ekosistemnya,” kata Meutya.
Platform ikut bertanggung jawab
Pemerintah juga meningkatkan tanggung jawab penyelenggara platform digital melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).
Pada periode Februari 2025 hingga 11 September 2026, sebanyak 358 batch aduan yang mencakup 1.801 URL telah ditangani melalui mekanisme tersebut.
Menurut Meutya, langkah ini diperlukan karena konten perjudian dapat berpindah dengan cepat. Pemblokiran sebuah situs atau alamat tidak serta-merta memutus jaringan apabila pelaku masih dapat menggunakan kanal lain.
Karena itu, penanganan ruang digital harus berjalan bersama dengan pemutusan transaksi dan aliran dana.
Komdigi terus berkoordinasi dengan lembaga sektor keuangan dan aparat penegak hukum agar pemberantasan tidak berhenti pada sarana penyebaran konten, tetapi juga menyasar bagian dari ekosistem yang memungkinkan uang terus mengalir kepada pelaku.
“Kalau kontennya kita putus tetapi transaksi dan aliran dananya tetap terbuka, ekosistem itu masih memiliki ruang untuk hidup. Karena itu, langkah digital harus berjalan bersama dengan pemutusan aliran dana dan penegakan hukum,” ujar Meutya.
Menggerus ekonomi keluarga
Dampak judi online juga terlihat dari pengalaman masyarakat yang pernah terjerat.
RD, 31 tahun, mengaku kehilangan tabungan dan aset setelah terlibat judi online. Ia bahkan menggadaikan mobil milik mertuanya dan mengalami kebangkrutan usaha.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi masalah hukum akibat penggelapan.
“Yang habis-habisan bukan hanya harta, tapi keluarga saya, itu yang saya sesali,” ujar RD.
Pengalaman serupa dialami AN, 40 tahun. Ia mengaku pernah memperoleh sekitar Rp3 juta dari modal Rp500.000. Kemenangan awal tersebut membuatnya terus bermain.
Ketika mengalami kekalahan, AN berusaha mengejar uang yang hilang hingga akhirnya terjerat utang dan tindak kriminal.
Salah satu penyesalan terbesarnya adalah tidak menghadiri wisuda 18 juz anaknya di Lampung karena memilih menggunakan uang dan waktunya untuk berjudi.
“Saat anak saya wisuda 18 juz di Lampung itu saya enggak datang. Padahal kalau niat berangkat, uangnya ada. Tapi saat itu saya pilih buat judi online,” ujarnya.
Bansos ikut tersedot
Persoalan judi online juga ditemukan pada kelompok penerima bantuan sosial.
Pemerintah mencatat 571.410 NIK penerima bantuan sosial teridentifikasi terkait aktivitas judi online pada 2024. Nilai deposit yang tercatat mencapai sekitar Rp957 miliar melalui sekitar 7,5 juta transaksi.
Data tersebut menunjukkan adanya uang yang semestinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga justru masuk ke aktivitas perjudian.
Persoalan bahkan menyentuh kelompok anak.
Pada 2026, pemerintah mencatat hampir 200.000 anak terpapar judi online, termasuk sekitar 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun.
Kondisi itu membuat pemberantasan judi online tidak lagi semata-mata menjadi persoalan pengawasan ruang digital, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan anak, ketahanan ekonomi keluarga, dan keamanan sosial.
“Di balik jutaan konten yang kita tangani ada kehidupan masyarakat yang harus dijaga. Ada penghasilan keluarga, masa depan anak, dan kehidupan sosial yang dapat terdampak. Itu sebabnya perlawanan terhadap judi online harus terus kita lakukan bersama,” kata Meutya.
Ukuran keberhasilan diubah
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Komdigi akan melanjutkan pengawasan ruang digital dan pemutusan akses terhadap konten perjudian.
Upaya tersebut akan disertai peningkatan kepatuhan platform, penguatan literasi masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga keuangan dan aparat penegak hukum untuk menangani transaksi dan aliran dana.
Meutya mengatakan pemerintah ingin mengubah ukuran keberhasilan pemberantasan judi online. Keberhasilan tidak lagi sekadar dihitung dari banyaknya konten yang diturunkan, tetapi dari sejauh mana rantai perjudian dapat benar-benar diputus.
Paparan tidak boleh berkembang menjadi akses. Akses tidak boleh berkembang menjadi transaksi. Dan transaksi tidak boleh berujung pada kerugian masyarakat.
“Perlawanan ini belum selesai. Semakin cepat modus berubah, semakin kuat pula kolaborasi dan sistem pengawasan yang harus kita bangun. Tujuannya satu, memastikan ruang digital Indonesia semakin aman dan masyarakat semakin terlindungi dari judi online,” tegas Meutya.[]
