PagipagiNews.com— Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan Big Data, untuk menjawab kompleksitas persoalan perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan hal itu saat membuka JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026). Forum yang digelar secara hibrida pada 19–20 Agustus tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik mengenai transformasi digital pemerintahan serta inovasi layanan publik.
Menurut Rano, Jakarta tidak datang ke forum tersebut dengan klaim sebagai daerah yang paling unggul. Sebaliknya, pengalaman yang telah dijalankan Jakarta diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
“Forum ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman. Bukan berarti kita paling hebat, tetapi pengalaman yang sudah dilakukan di Jakarta dapat dibagikan kepada daerah lain agar transformasi digital dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal,” ujar Rano.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi dapat menjadi pengungkit bagi pemerintah dalam memahami kebutuhan masyarakat dan menentukan prioritas kebijakan. Pemanfaatan AI dan Big Data, misalnya, dapat membantu pemerintah meningkatkan ketepatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang teknologi dapat menjadi salah satu game changer dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan, termasuk pemanfaatan AI dan Big Data,” kata Rano.
Mengejar 50 besar kota global
Dorongan transformasi digital tersebut berjalan beriringan dengan ambisi Jakarta meningkatkan daya saing sebagai kota global. Rano menyebut Jakarta kini berada di peringkat ke-71 dari 158 kota dalam Global City Index.
Posisi tersebut, menurut dia, menjadi pijakan untuk membawa Jakarta masuk 50 besar kota global pada 2030.
Di sisi lain, Jakarta masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan pada triwulan II-2026, tetapi rasio Gini masih berada di angka 0,435.
Karena itu, digitalisasi pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknologi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Sejumlah inovasi telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya Intelligent Traffic Control System untuk mengelola lalu lintas secara real-time, Jakarta Satu yang mengintegrasikan data geospasial dengan prinsip satu peta, satu data, dan satu kebijakan, serta JAKI sebagai super app layanan publik.
14 sesi berbagi praktik baik
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan, JFCF 2026 mengusung tema “Sharing Best Practice in Digital Transformation and Public Innovation”.
Forum tersebut menghadirkan 14 sesi yang terdiri dari lima forum luring dan sembilan forum daring. Pesertanya berasal dari unsur pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, serta mitra nasional dan internasional.
“Forum ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai negara dan daerah, khususnya dalam transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan AI dan Big Data, serta inovasi pelayanan publik,” ujar Marulina.
Sementara itu, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB Adi Nugroho menekankan pentingnya memastikan transformasi digital pemerintah tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, pengembangan layanan digital harus mengedepankan prinsip human-centric design. Artinya, teknologi tidak berhenti pada pembangunan aplikasi, tetapi dirancang berdasarkan pengalaman dan kebutuhan warga sebagai pengguna layanan.
“Pengembangan layanan digital pemerintah ke depan harus mengedepankan human-centric design, yaitu fokus pada kebutuhan masyarakat,” kata Adi.
Ia juga menilai interoperabilitas menjadi kunci dalam membangun pemerintahan digital. Berbagai aplikasi dan sistem pemerintahan perlu dapat saling terhubung sehingga masyarakat tidak harus berhadapan dengan layanan yang terpisah-pisah.
Dengan sistem yang terintegrasi, layanan publik diharapkan menjadi lebih mudah, terpadu, dan efektif. Pada akhirnya, transformasi digital bukan sekadar soal seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan seberapa besar teknologi tersebut mampu membuat pelayanan pemerintah semakin dekat dengan kebutuhan warga.
