PagipagiNews.com|JAKARTA — Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengambil dua langkah strategis untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional. Dalam sepekan terakhir, upaya tersebut menyasar dua sisi penting perfilman, yakni pengembangan talenta film dokumenter dan pelestarian arsip sinema Indonesia.
Di sektor hulu, BPI menggandeng Eagle Institute Indonesia, penyelenggara Eagle Awards Documentary Competition yang selama lebih dari satu dekade turut melahirkan sineas dokumenter.
Kemitraan tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi pembuat film dokumenter, terutama terputusnya mata rantai antara gagasan, produksi, distribusi, hingga karya bertemu dengan penonton.
Ketua Umum BPI Fauzan Zidni mengatakan, kolaborasi BPI dan Eagle Institute Indonesia bertumpu pada lima pilar utama. Kelimanya mencakup pengembangan dan produksi, penyelarasan standar kompetensi, perluasan distribusi dan festival, pemetaan potensi talenta, serta penguatan advokasi kebijakan.
Menurut dia, kemitraan tersebut tidak berhenti pada dukungan formal. BPI ingin membangun jalur yang lebih nyata bagi sineas dokumenter, mulai dari pendampingan dan peningkatan kualitas hingga membuka akses menuju panggung serta pasar internasional.
Selama ini, persoalan yang dihadapi sineas dokumenter tidak selalu berkaitan dengan kekurangan gagasan. Banyak karya lahir dari ide yang kuat, tetapi menghadapi kendala ketika harus bergerak dari proses produksi menuju distribusi dan pemutaran.
Karena itu, sinergi BPI dan Eagle Institute Indonesia diharapkan dapat memperluas ruang peredaran film dokumenter Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Menjaga Ingatan Sinema Indonesia
Pada sisi lain, BPI juga memberi perhatian terhadap persoalan yang tak kalah penting, yakni keberlangsungan arsip film nasional.
BPI menggelar Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk “Pengelolaan Koleksi dan Konservasi” pada 3 September 2026 di Gedung E Kemendikbud, Jakarta Pusat.
Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintah, komunitas, pengelola festival, hingga rumah produksi. Mereka berbagi pengalaman sekaligus membahas persoalan yang dihadapi dalam merawat arsip audiovisual dan film Indonesia.
Empat narasumber hadir dalam diskusi tersebut, yakni Achmad Dedi Faozi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rizka F. Akbar selaku Koordinator Utama Tim Kerja Pengarsipan Audio Visual/Film Kemendikbud, Aditya Martodiharjo dari SIKLUS, serta Intan Nadya Maulida, Manajer Program JAFF Archive.
Pembahasan juga diperkaya oleh masukan dari perwakilan Museum Penerangan, TVRI, UICS, PFN, serta para pegiat arsip.
Salah satu kesimpulan penting forum tersebut adalah perlunya koordinasi lintas sektor. Selama ini, berbagai lembaga dan komunitas telah menjalankan upaya pelestarian secara mandiri, tetapi masih menghadapi persoalan yang relatif sama.
Keterbatasan fasilitas, pendanaan, tenaga ahli, hingga kelangkaan perangkat pemutar menjadi tantangan dalam menjaga keberadaan arsip film.
Selain itu, diperlukan standardisasi kerja, termasuk keselarasan terminologi, metadata, dan alur kerja pengarsipan. Digitalisasi juga dipandang penting untuk memperluas akses dan menyediakan cadangan data, namun tetap harus berjalan beriringan dengan pemeliharaan medium fisik asli.
Lebih jauh, preservasi film tidak hanya berkaitan dengan penyelamatan benda atau dokumen. Arsip film menyimpan ingatan kolektif yang memiliki nilai bagi masyarakat, pendidikan, penelitian, serta perkembangan kebudayaan Indonesia.
Gagasan Membentuk Hub Arsip
Salah satu gagasan yang mengemuka dalam diskusi adalah pembentukan sebuah hub atau simpul bersama bagi ekosistem preservasi film nasional.
Simpul tersebut diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi untuk berbagi fasilitas, teknologi, basis data, dan kepakaran yang mungkin sulit disediakan secara mandiri oleh setiap lembaga.
BPI bersama para pegiat preservasi selanjutnya akan melakukan pemetaan komprehensif terhadap ekosistem pelestarian film nasional. Pemetaan itu mencakup kebutuhan koordinasi, pembagian peran antarlembaga, alur kerja, hingga penyelarasan terminologi dan standar.
BPI juga menyiapkan FGD lanjutan untuk membahas persoalan preservasi audiovisual secara lebih spesifik, antara lain digitalisasi dan restorasi, tata kelola hak kekayaan intelektual (HAKI) dan hak akses, serta perumusan kebijakan pelestarian sesuai amanat Undang-Undang Perfilman.
Bagi BPI, penguatan ekosistem perfilman tidak hanya berarti mendorong lahirnya film-film baru. Menjaga karya yang telah lahir dan memastikan karya tersebut dapat terus diakses generasi berikutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perfilman nasional.
BPI pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi dalam forum tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menjadi platform inklusif yang menampung berbagai aspirasi demi menjaga ingatan kolektif sinema Indonesia.[]
