Menag Lantik 5 Pejabat Ditjen Pesantren, Pesan Tegas: Jangan Abaikan Masa Depan 42 Ribu Pesantren
PagipagiNews.com|JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik lima pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Selasa (29/9/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari proses melengkapi struktur Ditjen Pesantren yang baru dibentuk sebagai satuan kerja setingkat eselon I.
Namun, bagi Nasaruddin, pembentukan struktur organisasi bukanlah tujuan akhir. Ia meminta jajaran Ditjen Pesantren segera merumuskan arah pengembangan pesantren secara jelas, terukur, dan memiliki roadmap yang mampu menjawab kebutuhan masa depan.
Pesan Menag itu tidak ringan. Kebijakan Ditjen Pesantren akan bersentuhan langsung dengan 42 ribu pondok pesantren dan para santri di seluruh Indonesia.
“Betul-betul perhatikan masa depan para santri kita di 42 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia,” ujar Nasaruddin.
Menurutnya, Ditjen Pesantren harus segera memiliki identitas dan distingsi yang kuat. Pesantren tidak cukup hanya ditempatkan sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam secara umum, tetapi perlu dirumuskan karakter khasnya.
Nasaruddin meminta konsep pesantren dikaji secara menyeluruh, mulai dari aspek ontologi, epistemologi, metodologi hingga aksiologi.
Dengan demikian, arah pengembangan pesantren tidak berhenti pada pembangunan struktur kelembagaan, tetapi memiliki pijakan yang jelas mengenai apa yang hendak dibangun dan untuk siapa pendidikan pesantren tersebut diarahkan.
Bukan Sekadar Input dan Output
Menag juga menekankan agar roadmap pendidikan pesantren tidak hanya berbicara mengenai input dan output.
Yang lebih penting, kata dia, adalah mengukur outcome dan impact pendidikan pesantren bagi santri, lembaga pendidikan, masyarakat hingga bangsa.
“Kita harus tahu input-nya seperti apa, output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, dan impact-nya seperti apa,” tegasnya.
Karena itu, roadmap pesantren harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: siapa sasaran pendidikan pesantren, kompetensi dan karakter seperti apa yang hendak dibentuk, serta ke mana para lulusan pesantren akan berkontribusi setelah menyelesaikan pendidikan.
Bagi Menag, arah tersebut menjadi penting agar pesantren tidak kehilangan identitas di tengah perubahan zaman.
Ditjen Pesantren Diminta Jadi ‘Rumah Baru’ yang Berkarakter
Ditjen Pesantren merupakan struktur baru di Kementerian Agama. Pembentukannya diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
Struktur tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan atas PMA Nomor 33 Tahun 2024 mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.
Nasaruddin mengibaratkan Ditjen Pesantren sebagai rumah baru yang masih membutuhkan berbagai perangkat agar dapat berfungsi optimal.
Ia mengakui lembaga baru tersebut masih menghadapi keterbatasan, termasuk dari sisi sumber daya dan anggaran. Namun, kondisi itu tidak boleh menghilangkan karakter dan daya tarik Ditjen Pesantren.
“Biasanya rumah baru itu lebih cantik daripada rumah lama, dan itu kami berharap seperti itu. Walaupun pendatang baru, walaupun anggarannya mungkin juga sangat terbatas, tetapi akan menampilkan sosok yang mempunyai daya tarik tersendiri,” kata Nasaruddin.
Pelantikan lima pejabat eselon II tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam menata fondasi Ditjen Pesantren, mulai dari tata kelola organisasi, pendidikan, dakwah, hingga pemberdayaan pesantren.
Lima pejabat yang dilantik yakni:
1. Dr. H. Arsad Hidayat, Lc., M.A., sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pesantren.
2. Dr. H. Mastuki, M.Ag., sebagai Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal.
3. Dr. Adib, M.Ag., sebagai Direktur Ma’had Aly.
4. Dr. Mahrus, M.Ag., sebagai Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Non Formal.
5. Dr. Yusi Damayanti, S.E., Ak., M.M., sebagai Direktur Pemberdayaan Pesantren.
Dengan lengkapnya jajaran strategis tersebut, pekerjaan besar Ditjen Pesantren kini bukan lagi sekadar membangun organisasi baru, tetapi memastikan rumah baru itu memiliki arah, identitas, serta manfaat nyata bagi pesantren dan jutaan santri di Indonesia.[]
