PagipagiNews.com|JAKARTA — Di balik layar gemerlap industri perfilman Indonesia, masih tersimpan persoalan yang menyangkut mereka yang bekerja untuk menghidupkan sebuah cerita. Ketika produksi film, investasi, jumlah penonton, hingga platform digital terus berkembang, sistem ketenagakerjaan para pekerja perfilman dinilai belum bergerak pada kecepatan yang sama.
Persoalan itulah yang dibawa Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Ketua FSPPI Dr. Rizal Djibran bersama jajaran organisasi memaparkan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi pekerja perfilman. Presentasi tersebut berlangsung sekitar 20 menit dan dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut FSPPI, keberhasilan industri perfilman tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya film yang diproduksi, jumlah penonton, nilai investasi, pendapatan, ataupun pertumbuhan platform digital.
Ada manusia yang bekerja di balik seluruh angka tersebut. Karena itu, pertumbuhan ekonomi perfilman dinilai harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hubungan kerja dan kesejahteraan pekerjanya.
Kontrak Kerja dan Standar Upah
Salah satu persoalan yang disoroti FSPPI adalah belum tersedianya standar kontrak kerja yang seragam bagi pekerja perfilman. Hal serupa terjadi pada standar upah yang dapat menjadi rujukan bersama dalam hubungan kerja.
FSPPI menilai hubungan industrial di sektor perfilman masih banyak berlangsung secara individual. Kondisi tersebut berpotensi membuat posisi pekerja menjadi kurang kuat ketika berhadapan dengan pemberi kerja.
“Industri perfilman harus masuk ke era industri modern. Karena itu, sistem ketenagakerjaannya juga harus dibangun secara modern,” ujar Rizal.
Bagi FSPPI, pembenahan tersebut penting bukan hanya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, melainkan juga membangun profesionalisme industri secara keseluruhan.
Sebab, industri yang ingin tumbuh secara berkelanjutan membutuhkan sistem kerja yang memberikan kepastian bagi semua pihak.
Membangun Modal Manusia
Dalam pertemuan itu, FSPPI juga menekankan pentingnya pembangunan human capital atau modal manusia pekerja perfilman.
Peningkatan kompetensi pekerja diyakini akan berdampak langsung terhadap profesionalisme industri. Pada saat yang sama, kualitas sumber daya manusia juga dapat memperkuat daya tarik investasi dan meningkatkan kontribusi perfilman terhadap perekonomian nasional.
FSPPI mencontohkan perkembangan industri kreatif Korea Selatan. Kemajuan film, drama Korea, dan K-Pop dinilai tidak terlepas dari dukungan kebijakan yang membangun sumber daya manusia sekaligus ekosistem industrinya.
Atas dasar itu, FSPPI menawarkan konsep Indeks Pembangunan Manusia Pekerja Perfilman.
Konsep tersebut diusulkan bukan sekadar sebagai alat ukur, melainkan dapat dikembangkan menjadi instrumen kebijakan untuk memetakan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan dan profesionalisme pekerja perfilman.
Tak Bisa Berjalan Sendiri
FSPPI berpandangan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan perfilman tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian.
Kolaborasi dinilai perlu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, lembaga pendidikan, akademisi, serta pelaku industri perfilman.
Kebutuhan koordinasi lintas sektor muncul karena industri perfilman bersinggungan dengan banyak bidang. Aspek kebudayaan memiliki jalur kebijakan tersendiri, sementara persoalan tenaga kerja berada dalam ranah ketenagakerjaan.
Di sisi lain, pendidikan multimedia, penyiaran, dan pendidikan tinggi perfilman juga memiliki kebijakan masing-masing.
FSPPI menilai kondisi tersebut membutuhkan sinkronisasi agar pembangunan perfilman nasional tidak berjalan secara sektoral.
Menanti Peran Kemenaker
Dalam pertemuan tersebut, FSPPI berharap Kementerian Ketenagakerjaan ikut mengawal rancangan regulasi yang direncanakan memasuki pembahasan pada Oktober 2026.
Bagi FSPPI, regulasi ketenagakerjaan yang lebih sesuai dengan karakter industri perfilman diperlukan untuk memberikan kepastian hubungan kerja sekaligus menciptakan iklim industri yang lebih profesional.
Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan FSPPI bukan semata-mata seberapa besar industri perfilman menghasilkan nilai ekonomi.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pertumbuhan tersebut juga meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang berada di balik proses penciptaan karya.
Dengan demikian, pembenahan sistem ketenagakerjaan diharapkan menjadi bagian dari pembangunan industri perfilman Indonesia yang modern, profesional, berkelanjutan, sekaligus mampu memberikan perlindungan dan kehidupan yang lebih layak bagi pekerjanya.
Tentang FSPPI
Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) merupakan organisasi yang membawa kepentingan pekerja sektor perfilman, khususnya dalam mendorong penguatan hubungan industrial, perlindungan pekerja, profesionalisme, dan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan industri perfilman Indonesia.
