PagipagiNews.com|JAKARTA, — Kementerian Kebudayaan RI menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro tersebut membahas arah kebijakan pembangunan kebudayaan sekaligus penguatan ekosistem budaya yang berkelanjutan.
Fadli mengatakan, pembangunan kebudayaan tidak semata-mata berkaitan dengan pelestarian warisan budaya. Menurut dia, kebudayaan memiliki posisi strategis sebagai fondasi peradaban dan jati diri bangsa.
“Pembangunan kebudayaan bukan sekadar upaya melestarikan semata, melainkan kunci utama pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Fadli.
Ia menambahkan, kebudayaan juga menjadi salah satu modal Indonesia untuk memperkuat eksistensi bangsa di tengah pergaulan global.
Anggaran 2027
Dalam rapat tersebut, Kementerian Kebudayaan memaparkan pagu anggaran 2027 yang akan diarahkan untuk mendukung berbagai program pemajuan dan pelestarian kebudayaan serta dukungan manajemen.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan sejumlah program prioritas, antara lain pelindungan tradisi, pemeliharaan ruang budaya publik seperti museum dan taman budaya, hingga penguatan diplomasi budaya di tingkat internasional.
Sejumlah anggota Komisi X DPR RI turut memberikan apresiasi sekaligus masukan terhadap pelaksanaan program Kementerian Kebudayaan.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pemerataan akses pendanaan bagi pelaku seni dan budaya di tingkat akar rumput, khususnya dalam pengelolaan dana abadi program Pembangunan Dana Indonesia Raya.
Menanggapi hal tersebut, Fadli mengatakan pihaknya telah menyiapkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Salah satunya melalui pengembangan aplikasi verifikasi awal yang dirancang agar lebih mudah digunakan oleh calon penerima pendanaan.
Mulai 2027, Balai Pelestarian Kebudayaan di setiap provinsi juga akan diberikan tugas untuk secara proaktif mendampingi calon penerima.
Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas proses birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan guna mencegah potensi penyelewengan dana.
Rehabilitasi Desa Adat Sade
Rapat kerja juga membahas penanganan dampak kebakaran di Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat.
Fadli mengatakan rehabilitasi Desa Adat Sade merupakan bagian dari arahan Presiden dan membutuhkan sinergi lintas sektor.
Kementerian Kebudayaan, kata dia, telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan proses pembangunan kembali tetap berada dalam koridor pelestarian nilai adat.
“Rehabilitasi Desa Adat Sade akan dikawal langsung oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi,” kata Fadli.
Kementerian Kebudayaan akan berperan sebagai koordinator pelestarian agar proses pemulihan tidak hanya memulihkan aspek fisik, tetapi juga mempertahankan nilai tradisi dan budaya masyarakat setempat.
Bentuk empat satuan kerja
Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas sekaligus memperbaiki tata kelola, Kementerian Kebudayaan juga akan memperkuat kelembagaan.
Rencananya, empat satuan kerja baru akan dibentuk, yakni Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan, Pusat Media Kebudayaan, Pusat Pelatihan SDM Kebudayaan, serta Inspektorat Investigasi.
Fadli berharap penguatan kelembagaan tersebut dapat membuat program pemajuan kebudayaan berjalan lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Sekretaris Jenderal Bambang Wibawarta, Direktur Jenderal Pelindung Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah TD Retnoastuti, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra, serta Inspektur Jenderal Kebudayaan Fryda Lucyana.
Menutup rapat, Fadli menyampaikan apresiasi kepada Komisi X DPR RI atas kemitraan yang telah terjalin.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan parlemen dapat terus diperkuat untuk mempercepat pemajuan kebudayaan nasional.
“Kolaborasi dan masukan dari seluruh fraksi merupakan energi bagi kami untuk terus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia,” ujar Fadli.|Foto : Heri Budi Santoso
