PagipagiNews.com|JAKARTA — Pemerintah berupaya menyatukan jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, penguatan koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital. Terlebih, disinformasi dan hoaks terus menjadi tantangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, koordinasi antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah diperlukan agar pesan pemerintah dapat disampaikan secara seragam dan cepat.
Forum tersebut, lanjut dia, juga dapat menjadi ruang evaluasi terhadap komunikasi pemerintah.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Meutya mengatakan, forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Pemerintah berharap forum ini dapat menjadi ruang untuk menyatukan narasi sekaligus mempercepat koordinasi ketika kebijakan pemerintah perlu segera disampaikan kepada masyarakat.
Menurut dia, kebutuhan tersebut semakin penting seiring dengan proses digitalisasi yang berlangsung cepat.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” ujar Meutya.
Pemerintah Tak Bisa Menunggu
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari mengatakan, komunikasi kebijakan memiliki posisi yang sama penting dengan pelaksanaan program pemerintah.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” kata Qodari.
Ia menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Menurut Qodari, jaringan sebesar itu merupakan kekuatan komunikasi yang perlu bekerja dalam satu orkestrasi.
Qodari menilai pemerintah tidak dapat menunggu ketika ruang informasi publik terus bergerak melalui media sosial.
Karena itu, pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi secara rutin agar informasi mengenai kebijakan, program, serta manfaat yang dirasakan masyarakat terus tersedia di ruang publik.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan masyarakat sebagai wajah dari program pemerintah. Informasi mengenai program, kata dia, tidak cukup hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga perlu menunjukkan perubahan yang dirasakan warga.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” tutur Qodari.
Humas Harus Mendengar Publik
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, jaringan kehumasan pemerintah harus bekerja secara dua arah.
Menurut dia, humas tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga membaca isu dan percakapan yang berkembang di ruang publik.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” ujar Bima.
Bima juga meminta humas pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah.
Dengan demikian, ruang informasi digital tidak hanya diisi oleh respons pemerintah terhadap isu negatif, disinformasi, maupun hoaks, tetapi juga oleh berbagai capaian dan cerita masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program pemerintah.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” katanya.
Penguatan jaringan kehumasan tersebut diharapkan membangun sistem komunikasi pemerintah yang lebih responsif. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu menyampaikan kebijakan dengan cepat, tetapi juga membaca kebutuhan publik dan memastikan informasi mengenai program pemerintah dapat diterima masyarakat di seluruh Indonesia.
